Padangsidimpuan – UPT Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “Hukum Kepartaian dan Pemilu” pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula UPT Perpustakaan tersebut diikuti oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) dengan kuota peserta sebanyak 100 orang.
Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Bedah buku ini menghadirkan Agustina Damanik, M.A. sebagai narasumber, dengan Fadlyka Himmah Syahputera Hrp., M.E. dan Nada Putri Rohana, M.H. sebagai pembahas. Sementara itu, kegiatan dimoderatori oleh Novi Arisafitri, M.H. dan dipandu oleh Mutia Handayani, S.IP. selaku MC.
Acara diawali dengan kata sambutan dari Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum., selaku Kepala UPT Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Selanjutnya, Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bedah Buku “Hukum Kepartaian dan Pemilu”.
Buku Hukum Kepartaian dan Pemilu merupakan buku referensi akademik karya Agustina Damanik, M.A. yang diterbitkan oleh Inti Litera pada tahun 2025. Buku tersebut membahas secara komprehensif mengenai dinamika partai politik, pemilihan umum, serta demokrasi di Indonesia.
Dalam pemaparannya, pembahasan buku mencakup enam bab utama yang menguraikan aspek hukum kepartaian dan hukum pemilu. Pada bagian hukum kepartaian, buku membahas konsep dasar partai politik, landasan regulasi pendirian dan legalitas partai, serta peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi. Partai politik memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain sebagai sarana rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, serta pendidikan politik. Pembahasan juga menekankan pentingnya prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan partai politik. Selain itu, keterbukaan dan akuntabilitas keuangan, keadilan dan non diskriminasi, serta kepastian hukum dan otonomi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola partai politik yang sehat.
Dari aspek regulasi, buku menguraikan bahwa pengaturan partai politik di Indonesia memiliki landasan konstitusional dan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Pembahasan tersebut juga mencakup persyaratan pendirian dan pengesahan badan hukum partai politik, kepengurusan di tingkat daerah, serta ketentuan mengenai keterwakilan perempuan.
Sementara pada pembahasan mengenai pemilu, buku menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pemilu juga memiliki fungsi penting dalam memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung secara damai dan berkala serta memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terbentuk.
Salah satu bagian penting yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah asas LUBER JURDIL, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas tersebut menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pemilu agar setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi secara bebas dan setiap peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil.
Selain membahas konsep dan regulasi, buku tersebut juga menguraikan mekanisme penegakan hukum pemilu, termasuk peran Bawaslu dalam pengawasan tahapan pemilu dan penyelesaian sengketa proses, Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, serta DKPP dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Pada bagian akhir, pembahasan buku menyoroti sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, di antaranya politik uang, akuntabilitas dana kampanye, serta penyebaran disinformasi. Persoalan tersebut menjadi tantangan penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas sekaligus memperkuat demokrasi yang transparan dan akuntabel.
Melalui kegiatan Bedah Buku “Hukum Kepartaian dan Pemilu”, UPT Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terus berupaya menghadirkan ruang akademik yang dapat memperluas wawasan mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya literasi sekaligus mendorong mahasiswa untuk memahami persoalan hukum, kepartaian, kepemiluan, dan demokrasi secara lebih kritis dan akademis.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya UPT Perpustakaan dalam menjalankan perannya sebagai pusat informasi dan sumber belajar akademik bagi sivitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
