[JAKARTA] Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan praktik plagiat di dunia pendidikan tinggi perlu diberantas.
Menurutnya kecurangan akademik seperti itu harus dihindari dan pentingnya penegakan hukum terhadap plagiarisme.
“Kecurangan dalam pendidikan tinggi ini harus ditata karena menyangkut masalah kejujuran,” katanya di sela-sela seminar nasional bertema Plagiarisme Dalam Perspektif Etika dan Hukum di Jakarta, Kamis (16/4).
Publikasi dari riset ilmuwan menjadi tolak ukur. Namun harus diperhatikan apakah hal yang dipublikasi terjadi plagiat atau tidak.
Sepanjang tahun 2014-2015 tambahnya publikasi Indonesia jauh tertinggal dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu penting upaya mendorong publikasi riset namun tetap menjaga etikanya.
“Perguruan tinggi bisa membuat majelis etik atau dewan etik untuk atasi hal-hal plagiarisme,” ucapnya.
Peraturan terkait plagiarisme sesungguhnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
Nasir mengungkapkan dalam aturan itu terdapat kategori pelanggaran ringan dan berat hingga bisa mencabut predikat guru besar.
“Perlu penegakan hukum untuk berantas kecurangan. Kita ingin tingkatkan sumber daya manusia yang berkualitas,” ucapnya.
Ia menambahkan dalam proses kenaikan pangkat dan menjadi guru besar dicek secara online di Kemristekdikti untuk mengetahui apakah ada potensi plagiat. Sebab praktik plagiat sebelumnya kerap terjadi berulang. Sistem online ini juga menegakkan kebenaran dan keadilan.
“Jangan sampai ketika membuat prototipe memakai paten orang lain sehingga yang dihasilkan prototipe palsu,” paparnya.
Ia pun berharap dari seminar ini bisa digali aspek hukum lain yang mampu memperkuat penegakan hukum terhadap praktik plagiat. [R-15/L-8]
Sumber tulisan: http://sp.beritasatu.com/home/menristekdikti-berantas-plagiat-dan-kecurangan-akademik/84437
